Reformasi Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia: Sebuah Tantangan

Irvan Noormansyah*

Beberapa tahun belakangan ini kita menyaksikan berbagai kebijakan reformasi di sektor perguruan tinggi (PT) terutama PT yang dikelola pemerintah (PTN). Kebijakan baru ini banyak menerima kritikan dari berbagai element masyarakat yang menolaknya karena mereka menganggap kebijakan tersebut juga menyeret institusi pendidikan kearah komersialisme, misalnya pembayaran ‘uang masuk’ bagi mahasiswa baru yang besarnya sampai puluhan juta rupiah, pembukaan berbagai program diploma, penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri maupun membuka kelas eksekutif atau kelas khusus.

Berbagai alasan dikemukakan oleh PTN sebagai pembenaran untuk melakukan berbagai kebijakan tersebut. Yang paling utama, tentu adalah kurangnya dana subsidi yang berasal dari pemerintah. Untuk saat ini, cara tercepat yang dapat dilakukan oleh pihak universitas untuk mengatasi kurangnya dana operasional tersebut adalah dengan mengumpulkan dana yang berasal dari mahasiswa. Dengan pembukaan berbagai program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jam mengajar para dosen yang kemudian diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan kecilnya penghargaan yang diterima para dosen saat ini, sangat susah diharapkan mereka akan lebih fokus di universitas. Bisa kita bayangkan, gaji seorang professor yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak lebih besar bila dibandingkan oleh mahasiswanya yang baru saja diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. Bagaimana kita mengharapkan tenaga dan pikirannya untuk fokus di PTN sementara kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi.

Selanjutnya adalah kualitas PTN di Indonesia yang masih jauh tertinggal di banding tetangga kita lainnya. Kita dapat lihat bahwa dari 78 universitas di Asia, universitas-universitas terbaik Indonesia berada di peringkat bawah. UI di peringkat 61, UGM di peringkat 68, sementara UnDip termasuk dalam 5 besar terbawah (74). Usaha mengejar ketertinggalan itu, sangat dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk meningkatkan fasilitas yang bagus dalam upaya mendidik para mahasiswa penerus bangsa ini.

Dengan terus berkurangnya dana dari pemerintah sementara kita berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta meningkatkan gaji para karyawan dan dosen PTN, apa yang dapat dilakukan?

Harus kita akui bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan biaya yang cukup mahal. Dana yang cukup adalah salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas PTN. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para akademika untuk menyiasati biaya tersebut selain mewajibkan mahasiswa untuk membayar mahal.

PTN di Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya dengan memaksimalkan SDM yang mereka punyai dengan misalnya mendirikan atau memaksimalkan peranan pusat-pusat konsultasi yang memberikan jasa konsultasi kepada mereka yang memerlukan. Pemberian jasa konsultasi ini lebih bermanfaat bagi PTN tersebut, karena pusat-pusat konsultasi di PTN ini dapat digunakan untuk melatih para mahasiswa ataupun untuk meningkatkan aktivitas riset.

Dengan adanya krisis keuangan yang terjadi dinegara ini, melakukan effisiensi pengeluaran dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya atau fasilitias yang dimiliki oleh PTN adalah sebuah pilihan yang cukup bijaksana. Memaksimalkan sumber daya yang dipunyai universitas dapat juga dilakukan misalnya dengan menggunakan fasilitas yang dipunyai secara bersama dengan institusi lainnya seperti contohnya dengan universitas swasta, perkantoran, perusahaan konsultan dan lainnya. Ini dapat dilakukan untuk mengurangi mubazirnya fasilitas-fasilitas tersebut bila tidak digunakan. Untuk melakukan hal ini, universitas harus berusaha untuk mengatur penggunaan sumber daya / fasilitas tersebut lebih baik.

Saat ini beberapa institusi keuangan asing seperti World Bank (WB), Asian Development (ADB) dan lainnya memberikan bantuan / pinjaman untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara berkompetisi antar institusi atau individu. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi akademika di PTN untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan didalam menyiapkan proposal untuk mendapatkan dana dari institusi keuangan asing tersebut. Ketidak tahuan atau kurang skill yang dialami para akademika mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensi, universitas dapat berperan aktif didalam melatih atau memberikan motivasi kepada fakultas atau individualnya untuk berperan serta berkompetisi mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, dengan krisis keuangan yang dialami pemerintah, kebijaksanaan pemberian subsidi kepada seluruh mahasiswa PTN harus ditinjau kembali. Memang situasi yang ideal adalah pendidikan gratis untuk seluruh warga negara, akan tetapi harus kita akui bawa saat ini negara belum mampu mensubsidi keseluruhan mahasiswa PTN dengan berbagai alasan. Alangkah tidak eloknya bila kita menyaksikan seorang pembayar pajak yang tergolong miskin mensubsidi seorang mahasiswa dari kelas menengah ke atas yang mengendarai kendaraan yang tergolong mahal bahkan import. Oleh karena itu, keputusan untuk menerapkan ‘uang masuk’ atau adanya peningkatan biaya belajar harus diterapkan secara bijaksana agar mahasiswa yang tidak mampu, tidak terpengaruh atas keputusan tersebut. Janganlah mahasiswa dari keluarga mampu mengaku bahwa ia tidak mampu membayar lebih. Pikirkan, bahwa uang yang mereka bayarkan adalah sebuah investasi untuk masa depannya dan juga digunakan untuk membantu kawan-kawan nya yang kurang beruntung.

Pemerintah sebagai regulator dan penyedia dana mempunyai pengaruh penting didalam meningkatkan kualitas PTN di Indonesia. Jangan memberikan kebebasan yang setengah-setengah, seperti kucing yang disuruh berlari kencang tetapibuntutnya tetap dipegang. Banyak peraturan-peraturan yang saling bertentangan yang menyulitkan gerak langkah PTN terutama yang sekarang berstatus badan hukum milik negara. Sebagai contoh, salah satunya adalah ketika niat baik untuk memberikan block grant kepada PTN yang tidak dapat terlaksana karena peraturan keuangan yang tidak mengenal adanya block grant. DPR sebagai legislator jangan hanya mendahulukan pembahasan peraturan-peraturan terhadap kepentingan yang dianggap “basah”. Hal yang perlu diingat oleh mereka adalah pendidikan menjadi dasar untuk majunya sebuah bangsa terutama di jaman globalisasi saat ini. Oleh karena itu, PTN sudah seharusnya berjalan bersama-sama meningkatkan lobi nya terhadap institusi-institusi yang berpengaruh di negara ini untuk memperhatikan pendidikan.

Walaupun begitu, pemberian status otonomi terhadap beberapa PTN di Indonesia dapat dijadikan dasar pijakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di PTN tersebut. Misalnya, dengan adanya kebebasan untuk mengangkat dosen atau karyawan, PTN-BHMN jangan lagi ulangi kesalahan pemerintah didalam perekrutan dosen atau karyawan lainnya yang berbau KKN. Dengan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini sudah saatnya perekrutan dosen atau karyawan berbasis skill yang dipunyai oleh sang calon. Penunjukan sebuah jabatan juga jangan lagi didasari atas kesenioran tapi harus didasari atas performance dari sang calon. Dengan adanya kompetisi seperti itu diharapkan akan meningkatkan motivasi dari para karyawan atau dosen untuk berbuat sebaik mungkin.

Pemberian otonomi oleh pemerintah merupakan sebuah kesempatan untuk menciptakan management yang bersih dan berbasis performance. Management yang bersih dan berbasis performance di PTN diharapkan dapat membantu terciptanya sebuah kondisi yang kondusif didalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para akademika di PTN, terutama yang berstatus BHMN untuk menciptakan sebuah Good Corporate Governance (GCG) di PTN.

Pada akhirnya, semua pekerjaan tersebut bukan hanya tanggung jawab perorangan atau beberapa kelompok. Ini adalah tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia untuk meninggalkan warisan yang berguna bagi anak dan cucu di kemudian hari, yaitu kualitas pendidikan yang sempurna sebagai modal untuk mensejajarkan diri bangsa ini dengan bangsa lain. Marilah kita bergotong-royong untuk mencapai keinginan tersebut.

* Penulis adalah Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Umat Al-Fath, Direktur Pengembangan dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta, Dosen di STIE Indonesia

Comments are closed.

%d bloggers like this: